Pontianak Utara: Infrastruktur Memprihatinkan, Warga Sindir Sebagai "Kecamatan Anak Tiri"

Pontianak Utara, Kalbar – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Pontianak kembali menjadi sorotan. Kali ini, sorotan tajam datang dari warga Kecamatan Pontianak Utara yang mengeluhkan kondisi jalan rusak yang tak kunjung mendapat penanganan serius.selasa,(15/7)

Salah satu unggahan viral di media sosial Facebook oleh akun bernama Nasher Acheng, yang juga dikenal sebagai Ketua RT aktif di wilayah tersebut, menyindir keras kondisi infrastruktur di wilayah Pontianak Utara. Dalam unggahannya, Nasher menulis:

“Kalau sudah bicara infrastruktur di Kecamatan Pontianak Utara, sangat memprihatinkan. Jalan ini hanya bisa ditambal-sulam, tidak seperti kecamatan-kecamatan lain di Kota Pontianak. Wajar saja kalau muncul slogan bahwa Kecamatan Pontianak Utara itu kecamatan ‘anak tiri’, bukan ‘anak kandung’. Tahun 2025, namanya diganti saja jadi Kecamatan Anak Tiri. Janji cuma datang waktu pemilu.”

Sindiran tersebut menggambarkan kekecewaan warga terhadap lambannya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang meskipun bukan status jalan kota, namun berada di wilayah administratif Kecamatan Pontianak Utara dan sehari-hari digunakan oleh warganya.

Ketimpangan Nyata

Kondisi ini dinilai mencerminkan adanya ketimpangan dalam alokasi perhatian dan anggaran pembangunan antar kecamatan di Kota Pontianak. Beberapa kecamatan lain mendapat pembenahan jalan yang memadai dan terprogram, sementara warga Pontianak Utara harus puas dengan solusi tambal-sulam yang tak pernah tuntas.

Padahal, fungsi infrastruktur sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, mobilitas warga, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketika infrastruktur dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa ada perbaikan menyeluruh, hal ini bisa berdampak pada penurunan produktivitas warga, gangguan distribusi logistik lokal, bahkan rawan kecelakaan.

Janji Politik yang Terlupakan

Warga juga menyoroti sikap para politisi dan pejabat yang hanya datang membawa janji saat masa kampanye pemilu. Setelah itu, janji tinggal janji. “Kami cuma dibutuhkan suaranya, tapi tidak pernah diberi hak yang layak dalam pembangunan,” tulis warga lain dalam kolom komentar unggahan tersebut.

Desakan untuk Pemerintah Kota

Masyarakat meminta agar Pemerintah Kota Pontianak, termasuk dinas terkait, tidak terus mengabaikan kondisi Kecamatan Pontianak Utara. Mereka menuntut adanya pemerataan pembangunan dan keadilan infrastruktur antar kecamatan. Jalan rusak bukan hanya persoalan estetika, tapi menyangkut hak dasar warga negara.

Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus menurun. Terlebih di era digital saat ini, suara warga semakin mudah viral dan menjadi opini publik yang tak bisa diabaikan.(Sabirin)