Lempuing Jaya, OKI – Rekonsiliasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) tahap pertama tahun anggaran 2025 telah diadakan di SDN 2 Lubuk Seberuk. Acara ini melibatkan tiga kecamatan, yakni Lempuing, Lempuing Jaya, dan Mesuji Raya. Peserta yang hadir berasal dari jenjang TK/PAUD, SDN/S, SMPN/SMPS, dan PKBM dari ketiga kecamatan tersebut.
Tujuan utama rekonsiliasi penggunaan Dana BOS adalah memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan aturan yang berlaku, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Rekonsiliasi ini juga bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas penggunaan dana BOS dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Berikut adalah beberapa tujuan lebih rinci dari rekonsiliasi penggunaan BOSP:
Sinkronisasi Data: Memastikan kesesuaian data antara berbagai entitas yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, termasuk sekolah, dinas pendidikan, dan instansi terkait lainnya.
Pemantauan Penggunaan Dana: Memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap penggunaan dana BOS, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan.
Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah, sehingga dana BOS dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
Kesesuaian dengan Aturan: Memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan.
Peningkatan Mutu Pendidikan: Dengan memastikan penggunaan dana BOS yang tepat, rekonsiliasi berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data yang dihasilkan dari rekonsiliasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan dana BOS dan pengembangan sekolah.
Rekonsiliasi BOSP bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang baik, transparan, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Prinsip Penggunaan BOSP
Dalam pembinaan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan SD, penggunaan BOSP harus mencakup prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Pengelolaan dana BOSP harus disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, diupayakan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan biaya minimal, serta dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola secara terbuka.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang PAUD dan PNF menyampaikan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
Media: Cyberpers.com
Reporter: Saipul
 Tahap 1 Tahun Anggaran 2025){kind=link}
Social Footer