LANDAK– Rencana pemerintah pusat merevisi daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat menuai sorotan tajam dari daerah penghasil bahan baku. Di tengah janji investasi jumbo senilai Rp104,55 triliun, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menegaskan agar masyarakat di wilayah hulu tambang tidak dipinggirkan dan hanya menjadi “penonton di tanah sendiri”.Rabu,(18/2)
Pernyataan itu disampaikan dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar PSN yang digelar secara hibrida di Jakarta dan Pontianak. Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah pusat, daerah, serta dua BUMN utama proyek, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium dan PT Aneka Tambang Tbk.
Karolin mempersoalkan minimnya pelibatan Kabupaten Landak, padahal wilayahnya menjadi salah satu lumbung bahan baku bauksit. Ia membandingkan dengan Kabupaten Mempawah—lokasi smelter—yang disebut mendapat porsi undangan lebih luas hingga ke tingkat kepala desa dan RT.
“Kebanyakan bahan bakunya nanti dari Landak walaupun judul PSN Mempawah. Tapi kalau Landak cuma pelengkap, saya nanti dituduh tidak terbuka karena tokoh adat kami tidak diundang, para camat tidak diundang, kepala desa juga tidak diundang,” tegas Karolin.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar teknis undangan, melainkan menyangkut legitimasi sosial proyek. Dengan izin tambang lebih dari 3.000 hektare yang bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat adat, absennya tokoh lokal dalam pembahasan awal berpotensi memicu konflik ketika aktivitas tambang dimulai.
Selain soal partisipasi, Karolin mengingatkan ancaman ekologis dari integrasi tambang dan smelter alumina. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa red mud atau lumpur merah disebutnya berisiko tinggi jika tak dikelola ketat.
“Red mud bersifat basa kuat dan bisa mengandung logam berat seperti arsenik, kromium, dan vanadium yang dapat mencemari tanah dan air,” ujarnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Ia mengingatkan agar euforia investasi tidak menutup mata terhadap dampak jangka panjang industri ekstraktif.
“Kita melihat lubang-lubang besar yang membuat permasalahan terhadap lingkungan. Tata ruang kawasan hutan dan penanganan limbah harus diperhatikan,” kata Ria Norsan.
Dari kalangan akademisi, Rektor Universitas Tanjungpura, Garuda Wiko, menawarkan pendekatan berbasis riset. Pihak kampus, katanya, telah melakukan uji coba pemanfaatan red mud untuk mengurangi tingkat keasaman tanah di kebun percobaan.
Ia mendorong agar proyek PSN tidak berjalan eksklusif sebagai proyek industri, tetapi menjadi ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi. “Industri kami harapkan dapat menjadi kampus kedua atau bahkan kampus pertama bagi researcher dan mahasiswa,” ujarnya.
Isu strategis lain yang mengemuka adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Karolin menolak jika masyarakat lokal hanya ditempatkan sebagai pekerja kasar. Ia menegaskan bahwa sektor pertambangan dan peleburan merupakan industri padat modal dan teknologi, sehingga transfer pengetahuan harus menjadi bagian dari komitmen investasi.
“Saya berharap putra-putri Dayak bisa menjadi ilmuwan, sekolah tinggi, menjadi ahli di bidangnya,” katanya.
Gubernur Ria Norsan pun menekankan pentingnya menempatkan warga lokal pada posisi strategis, bukan sekadar tenaga buruh. “Kita inginkan penduduk kita tidak hanya sebagai penonton, tetapi bisa menjadi pemain di kandangnya sendiri,” tegasnya.
Konsultasi publik ini menandai bahwa hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat bukan hanya soal target produksi dan nilai investasi. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah pusat dan konsorsium BUMN membuka ruang partisipasi, menjamin perlindungan lingkungan, serta memastikan masyarakat hulu tambang mendapat manfaat nyata dan berkelanjutan.(Tim)
Social Footer