Pontianak – Dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret nama pimpinan di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak (Polnep) menjadi perbincangan hangat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Isu tersebut memicu spekulasi luas di tengah masyarakat serta civitas akademika kampus.
Saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung ke kantor Polnep pada Kamis (5/3/2026), pihak keamanan kampus menyampaikan bahwa Direktur Polnep, Widodo PS, tidak dapat ditemui karena sedang mengikuti rapat.
“Bapak tidak bisa dijumpai, masih rapat,” ujar seorang petugas keamanan kepada wartawan.
Namun sejumlah awak media mempertanyakan alasan tersebut. Mereka menilai seharusnya terdapat jeda waktu bagi pimpinan kampus untuk memberikan klarifikasi kepada publik, mengingat isu yang beredar telah menjadi perhatian luas.
Tidak lama setelah azan Zuhur berkumandang, Widodo PS akhirnya turun dan bersedia menemui wartawan di ruang tamu kantor. Meski demikian, ia tidak memberikan penjelasan rinci terkait tudingan yang beredar.
Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka, Widodo justru menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Dalam waktu dekat kami akan melaporkan persoalan ini kepada pihak yang berwajib,” ujarnya singkat.
Ia menegaskan bahwa tudingan yang diarahkan kepadanya tidak memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, informasi yang beredar di ruang publik lebih banyak berupa spekulasi yang tidak didukung fakta.
“Semua tudingan itu tidak mendasar,” tegasnya.
Meski demikian, sikap tertutup pimpinan kampus justru memicu tanda tanya baru di tengah publik. Sejumlah pihak menilai polemik ini berpotensi mencoreng nama baik institusi pendidikan tinggi negeri tersebut apabila tidak segera dijelaskan secara transparan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tambahan dari manajemen Polnep mengenai langkah internal yang akan diambil untuk menelusuri kebenaran isu tersebut.
Publik kini menanti kejelasan, baik melalui klarifikasi resmi pihak kampus maupun proses hukum yang disebut akan ditempuh oleh direktur. Jika tidak ditangani secara terbuka dan profesional, polemik ini dikhawatirkan dapat memicu krisis kepercayaan terhadap institusi pendidikan yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan vokasi terkemuka di Kalimantan Barat.
Perkembangan kasus ini diperkirakan masih akan terus bergulir dan menjadi perhatian masyarakat luas.(Tim)
Social Footer