Keberadaan lampu lalu lintas (_traffic light_) di sejumlah persimpangan wilayah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, fasilitas yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dinilai belum berfungsi sebagaimana mestinya dan terkesan hanya menjadi pajangan.
Sejumlah warga mempertanyakan fungsi serta pengelolaan fasilitas lampu lalu lintas tersebut. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Dinas Perhubungan dapat memberikan perhatian serius agar fasilitas yang telah dibangun menggunakan uang daerah benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Diketahui, lampu lalu lintas memiliki peran penting dalam mengatur arus kendaraan, terutama di persimpangan jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas.
Kondisi tersebut turut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah, termasuk aspek pengelolaan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap fasilitas lampu lalu lintas yang telah dibangun.
Saat dikonfirmasi awak media Kalbar.wartanewstv.com melalui pesan WhatsApp pada
Kamis,(19/11/2026), Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi, Margitus Bemban, mengarahkan agar konfirmasi teknis dilakukan langsung kepada kepala bidang yang membidangi urusan tersebut.
"Selamat pagi, Adinda. Boleh konfirmasi langsung ke Kepala Bidang Darat (Muklis Abidin) yang membidangi teknisnya ya. Nanti saya kirim kontak mereka," ujar Margitus.
Ia juga menjelaskan bahwa bidang terkait lebih mengetahui mengenai kesepakatan dan pola kerja sama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Melawi dalam pengelolaan lampu lalu lintas.
"Mereka lebih tahu bagaimana kesepakatan dengan Satlantas Polres Melawi dalam pengelolaan lampu lalu lintas yang ada," tambahnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, awak media juga berupaya menghubungi Kepala Bidang Darat, Dedi Suhendri, melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi aktual, fungsi, serta mekanisme pengelolaan lampu lalu lintas yang menjadi sorotan masyarakat.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun penjelasan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan.
Publik berharap adanya penjelasan terbuka dari Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi dan Satlantas Polres Melawi mengenai pembagian tanggung jawab pengelolaan, pemeliharaan, serta kendala yang menyebabkan fasilitas lampu lalu lintas tersebut dinilai belum berfungsi optimal.
Pasalnya, fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran daerah semestinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
Media ini tetap membuka ruang komunikasi dan memberikan kesempatan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi, Kepala Bidang Darat, maupun Satlantas Polres Melawi untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.(red)