Menuai Pro-kontra Antara Diskominfo Kabupaten Mesuji Dengan Media Online, Diduga Diskominfo Bakal Mark-up Anggaran Publik Tahunan
Mesuji – Kembali Menuai Pro-kontra Antara media online dengan dinas Kominfo kabupaten Mesuji Lampung, Terkait anggaran publikasi yang sampai saat ini belum di ketahui kejelasan nya. Kuat dugaan Dinas Kominfo kabupaten Mesuji Melakukan penggelembungan atau mark-up anggaran publikasi media online.Jumat25-Oktober-2024
Hal ini Diketahui setelah sala satu kepala biro media online menjelaskan melalui surat perjanjian kerja sama publikasi antara Diskominfo dengan media online. dalam surat perjanjian yang tidak tertulis secara jelas nilai anggaran tahunan yang dialokasikan per media Online.
Dalam surat perjanjian tersebut, dijelaskan bahwa pembayaran untuk advertorial dilakukan sesuai pesanan berita dan tidak ada transparansi mengenai total anggaran yang akan di bayarkan per tahunnya untuk setiap media on-line. Sistem pembayaran ini berlaku hanya ketika ada bahan berita advertorial yang dihasilkan, sehingga tagihan baru diterbitkan setelah pesanan berita tersebut diterima oleh pihak media Online.
" kepala biro media online yang namanya enggan disebutkan mengungkapkan bahwa praktik semacam ini telah berlangsung lama di lingkungan pemerintahan Mesuji. “Hal Ini sudah turun temurun, sistemnya mengakar. Setiap kali ada advertorial pesanan baru diajukan, dan tanpa batas yang jelas, ini membuka celah untuk mark-up anggaran,” ujarnya, Kepada wartawan Media cyberpres.com
Terkait hal ini, kepala biro media online Kabupaten Mesuji Mendesak agar pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk melakukan audit terhadap keuangan Di Diskominfo Mesuji. Dugaan penyelewengan anggaran ini, jika terbukti, berpotensi merugikan keuangan daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.
Kepala biro media online ini berharap, dengan adanya pengawasan lebih ketat dari lembaga bersangkutan dengan hal ini , agar kedepannya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik dapat ditegakkan di Kabupaten Mesuji. “Jika tidak ada tindakan, kekhawatiran ini akan terus menggerogoti kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” tambahnya.
Hingga Brita ini Di tayangkan , pihak Diskominfo Kabupaten Mesuji belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.
Tim Investigasi lapangan,
Media online www.Cyberpers.com
Red,(Tim)
Social Footer