MEMPAWAH — Ketua DPW BAIN HAM RI Kalimantan Barat, Syafriudin, CLA, angkat bicara terkait penggeledahan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mempawah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, baru-baru ini. Syafriudin menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) Kalbar dalam upaya memberantas korupsi di Bumi Khatulistiwa.
"Kami mendukung sepenuhnya peran penting KPK dan APH dalam membongkar praktik korupsi, khususnya di Kalbar," tegas Syafriudin kepada awak media, Minggu (27/4).
Lebih jauh, ia menyoroti kinerja Dinas PUPR Mempawah yang dinilainya selama ini memang patut dipertanyakan. "Sering sekali kantor PUPR Mempawah kosong. Yang ada paling hanya staf-staf biasa. Ini sangat memprihatinkan," ungkapnya.
Syafriudin juga menyinggung soal kasus BP2TD yang menyeret mantan Bupati Mempawah dan kini masih dalam proses hukum. Ia mendesak KPK segera mengungkap siapa saja dalang yang terlibat dalam skandal yang telah merugikan keuangan negara tersebut.
"Kasus BP2TD harus segera diungkap terang-benderang. Uang rakyat jangan sampai dijadikan bancakan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
Penggeledahan di Kantor PUPR Kabupaten Mempawah ini sendiri menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi dalam proyek BP2TD, yang bernilai miliaran rupiah.
Syafriudin memastikan pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas. "Kita tidak ingin hanya ikan kecil yang ditangkap. Dalang-dalang besar harus bertanggung jawab di hadapan hukum," pungkasnya.(Sabirin)
Social Footer