PONTIANAK - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Legatisi), Akhyani BA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang menyeret Dinas PUPR Kabupaten Mempawah. Desakan ini muncul menyusul munculnya nama-nama penting yang diduga terlibat, termasuk Bupati Mempawah,ungkap Ahyani kepada awak media,Senin,(28/4)
Hj Erlina, imbas dari penggeledahan yg di lakukan oleh KPK RI di Dinas PUPR Mempawah.
Ketua Umum Legatisi Akhyani BA, menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ia meminta KPK bertindak transparan dan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus ini.
“Kalau memang ada bukti dugaan keterlibatan Hj Erlina yang sekarang menjabat sebagai Bupati Mempawah, maka sudah seharusnya KPK segera memeriksa beliau. Jangan ada kesan melindungi atau mengulur waktu. Rakyat berhak tahu siapa yang bermain dalam proyek-proyek pemerintah,” tegas Akhyani, di Kota Pontianak, Senin April 2025.
Legatisi juga mendesak KPK untuk segera mengumumkan para tersangka dalam kasus yang disebut-sebut melibatkan anggaran miliaran rupiah itu.
“Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya. Keterbukaan adalah kunci kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum,” tegas Akhyani
Menurut Akhyani kasus dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Mempawah ini menjadi sorotan publik setelah sejumlah indikasi penyimpangan anggaran proyek terungkap.
"Kini masyarakat menanti ketegasan KPK dalam mengungkap siapa saja aktor utama di balik praktik kotor tersebut," ujar Akhyani.(Tim liputan)
Social Footer