Mempawah, 13 Mei 2025 – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sungai Bemban di Kabupaten Mempawah menuai sorotan tajam. Ketua Badan Investigasi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Kalimantan Barat, Syafriudin, meminta aparat penegak hukum segera turun tangan menyelidiki indikasi penyimpangan dalam proyek senilai Rp 89,014 miliar yang dibiayai oleh APBD Mempawah Tahun Anggaran 2024.
Proyek yang digarap oleh PT Fatimah Indah Utama ini kini memunculkan kekhawatiran publik setelah ditemukan kerusakan serius, terutama pada bagian pondasi bangunan yang retak hingga menganga. Kondisi tersebut dianggap janggal, mengingat proyek ini belum lama dilakukan serah terima sementara atau Provisional Hand Over (PHO) pada 27 Desember 2024.
“Ini harus segera diusut. Ada potensi kerugian negara yang tidak bisa diabaikan,” tegas Syafriudin dalam keterangannya, Selasa (13/5). Ia juga menduga adanya kelalaian atau bahkan unsur korupsi dalam pelaksanaan proyek vital ini.
Dikutip dari Japos.co, ditemukan pula sejumlah pekerjaan yang belum tuntas, seperti fasilitas pemeliharaan dan komponen lain yang tidak sesuai spesifikasi. Padahal, proyek ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan mendesak akan air bersih bagi masyarakat Mempawah.
Proyek SPAM ini mencakup pembangunan instalasi pengolahan air, reservoir, serta jaringan distribusi. Namun pelaksanaannya kini justru menimbulkan polemik dan dikhawatirkan menjadi beban baru bagi daerah jika tidak segera ditangani secara hukum dan teknis.
Syafriudin mendesak kejaksaan, kepolisian, dan inspektorat daerah untuk segera bertindak. “Jangan tunggu kerusakan makin parah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara harus hadir,” tutupnya.(Sabirin)
Social Footer